Rubaru,Sumenep–LPK-MADAS.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Rubaru yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi siswa, kini justru memantik gelombang kritik. Dalam rapat Forkopimcam di Aula Kantor Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, berbagai persoalan dibuka ke publik: mulai dari kualitas menu, dugaan pemangkasan anggaran, hingga distribusi yang dinilai tidak profesional.Kamis 26/2/2026
Rapat tersebut dihadiri Camat Rubaru Tabrani, Kapolsek, Danramil, jajaran kecamatan, SPPG dapur se-Rubaru, Dinas Kesehatan, PKH, seluruh kepala desa,UPT Pendidikan Rubaru, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran banyak pihak menunjukkan bahwa persoalan ini bukan isu kecil, melainkan masalah serius yang menyangkut hak dasar anak-anak sekolah.
Dugaan Pemangkasan Anggaran: Uang Sesuai, Menu Tidak?
Salah satu kritik paling tajam adalah dugaan tidak sesuainya kualitas makanan dengan standar anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Jika nominal anggaran per porsi sudah jelas, mengapa menu yang diterima siswa dinilai minim dan terkesan seadanya?
Masyarakat mempertanyakan:
Apakah seluruh anggaran benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan siswa?
Siapa yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana?
Mengapa kualitas menu berbeda-beda antar sekolah?
Pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab dalam rapat. Publik mendesak adanya transparansi terbuka, termasuk rincian penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan.
Distribusi Kacau: Anak Sekolah yang Dirugikan
Masalah kedua yang tak kalah serius adalah keterlambatan distribusi. Beberapa sekolah dilaporkan menerima makanan setelah jam pelajaran usai. Akibatnya, siswa sudah pulang dan makanan tidak tersalurkan sesuai peruntukan.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lemahnya manajemen dan koordinasi. Jika alasan keterlambatan adalah suplai bahan baku dari luar daerah, maka perencanaan dianggap tidak matang. Program sebesar ini seharusnya memiliki sistem distribusi yang terukur dan disiplin waktu.
Bahan Baku dari Luar, Petani Lokal Terabaikan?
Camat Rubaru bersama Ketua AKD dalam rapat tersebut mengarahkan agar kebutuhan bahan baku diprioritaskan dari wilayah Rubaru. Langkah ini dinilai logis, mengingat ketersediaan bahan pangan di daerah sendiri cukup memadai.
Pengadaan bahan dari luar daerah bukan hanya memicu keterlambatan, tetapi juga dinilai merugikan petani lokal dan pelaku usaha kecil di Rubaru. Program yang seharusnya memberi efek ganda bagi ekonomi daerah justru dianggap belum berpihak pada potensi lokal.
Butuh Evaluasi Total dan Pengawasan Ketat
Program MBG bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan gizi anak-anak. Karena itu, pengelolaan yang setengah hati berisiko mencederai tujuan awal program.
Publik kini menuntut:
Audit dan transparansi anggaran.
Standarisasi kualitas menu sesuai ketentuan.
Sistem distribusi yang disiplin dan terjadwal.
Pemberdayaan bahan baku lokal untuk mempercepat suplai dan menguatkan ekonomi warga.
Rapat telah digelar dan kritik telah disampaikan secara terbuka. Namun masyarakat menunggu langkah konkret, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Jika tidak segera dibenahi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pengelola, tetapi juga masa depan dan kesehatan anak-anak Rubaru.
